Hasil pertemuan nasional AIDS 2011 - Yogyakarta

Tanggulangi HIV, Merauke Anggarkan Rp 1 M

Kabupaten Merauke, menganggarkan dana sebesar Rp 1 Miliar untuk program penanggulangan HIV. Demikian diungkapkan oleh Wakil Bupati Merauke Sunarjo dalam Rakornas AIDS di Hotel Inna Garuda, Yogyakarta 3 Oktober 2011.
Namun dana yang relative besar itu, menurutnya, belum cukup karena di RSUD Merauke sendiri, kini harus merawat sekitar 900 orang untuk terapi rutin obat ARV dan merawat intensive pasien AIDS.
"Karena gentingnya persoalan HIV, maaf entah melanggar HAM atau tidak, kita perintahkan pada setiap PNS, untuk tes HIV," ujarnya. Dengan begitu Pemkab Merauke berharap masyarakat umum juga terdorong untuk tes HIV.
Salah satu masalah serius yang dihadapi Kab. Merauke terkait penanggulangan HIV adalah soal pelintas batas. "Papua Nugini juga memiliki kasus HIV yang tinggi, laju pelintas batas warga Papua Nugini yang ke Merauke sangat besar," ujar Sunarjo.
Karenanya dia berharap Menteri Kehatan Endang Rahayu Sedyaningsinsih, dan KPAN(Komisi Penanggulangan AIDS Nasional) membantu memecahkan masalah itu.

Dua Program Unggulan Bantu Meminimalkan Laju Infeksi HIV di DKI Jakarta

(DI Yogyakarta, 4 Oktober 2011) Sejak dua tahun terakhir Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi DKI Jakarta secara berkesinambungan menjalankan program Pencegahan HIV dan AIDS Melalui Transmisi Seks (PMTS) dan Pemulihan Adiksi Berbasis Masyarakat (PABM). “Dalam menurunkan tingkat infeksi HIV kami gencar melakukan program PABM dan PMTS yang menekankan pada pemberdayaan masyarakat dan perubahan perilaku. Hasil yang dicapai signifikan,” kata Sekretaris KPA Provinsi DKI Jakarta Dra.Hj. Rohana Manggala M.Si dalam Jumpa Pers, saat berlangsungnya Pertemuan Nasional AIDS, Hotel Inna Garuda, DI Yogyakarta, Selasa (4/10).

Berdasarkan estimasi data The Asian Epidemic Model jika masyarakat tidak ada perubahan perilaku maka jumlah infeksi HIV di DKI Jakarta pada 2010 diperkirakan mencapai 36 ribu kasus. “Namun setelah gencar dilakukan program PMTS dan PABM serta program penanggulangan yang komprehensif, hingga akhir 2010 secara kumulatif angka ini bisa ditekan hingga 9.784 kasus. Jumlah tersebut dengan rincian 4.827 AIDS dan 4.957 HIV. Sedangkan infeksi baru di DKI Jakarta tahun 2010 sebesar 1.288,” katanya.

Dalam melaksanakan dua program tersebut, menurut Rohana, target perubahan perilaku adalah yang utama, selain juga menjaga kesehatan mereka yang terinfeksi HIV atau pun para Orang Dengan HIV dan AIDS (ODHA) dengan melakukan terapi biomedis. “Dan karena menekankan pada perubahan perilaku, pelaksanaan dua program ini sangat membutuhan kerjasama masyarakat dan para pemangku kepentingan,” katanya.

Ia mengatakan alasan KPA Provinsi DKI Jakarta memilih PMTS dan PABM untuk dijalankan adalah karena penanggulangan HIV dan AIDS tidak bisa diselesaikan oleh KPA Provinsi DKI sendiri oleh karena itu perlu peran masyarakat dan para pemangku kepentingan dengan pelaksanaan secara bersama-sama dan serentak.

Sejauh ini beberapa kegiatan KPAP DKI Jakarta dan kebijakan pemerintah daerah yang sudah dilakukan untuk mendukung program PMTS dan PABM adalah diterbitkannya Instruksi Gubernur no. 6 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Program Komprehensif PMTS dan Surat Edaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan no 19/ SE/ 2011 tentang program komprehensif PMTS. Kegiatan PMTS lain adalah dengan melakukan pendekatan yang terintegrasi pada populasi kunci di tempat-tempat hiburan. PMTS adalah upaya pemutusan mata rantai penularan HIV melalui hubungan seks yang berisiko dengan melakukan intervensi struktural.

Sedangkan implementasi PABM dilakukan dengan membentuk wadah-wadah atau satuan tugas atau satuan pelaksana di tingkat kelurahan dengan fokus menanggulangi HIV melalui penanggulangan adiksi berbasis masyarakat. Saat ini sedang disusun Peraturan Gubernur tentang pedoman PABM di DKI Jakarta.

PABM adalah program rawatan pemulihan adiksi (terutama jenis NAPZA suntik) dengan model bio-psiko-sosial, dimana dalam pelaksanaannya peran dan fungsi masyarakat menjadi aspek penting. Peran dan fungsi masyarakat meliputi pelaksana program dan keterlibatan masyarakat sekitar dalam proses rawatan dan edukasi.

Jumlah kasus AIDS baru di DKI Jakarta berdasarkan data Survailant Dinas Kesehatan DKI Jakarta 2010 adalah 1.288 kasus HIV dengan rincian 730 kasus berasal dari Pengguna Napza Suntik (penasun). Jumlah penasun di Jakarta berdasar Peta Respon KPA Provinsi DKI Jakarta 2009 adalah 18.581. Mereka tersebar di 44 kecamatan di DKI Jakarta. Menurut Integrated Behavioral Biological Survey (IBBS) Departemen Kesehatan 2007 prevalensi atau tingkat penularan HIV pada Penasun di DKI Jakarta adalah 55 persen.

Perempuan korban NAPZA dan HIV Terabaikan

Jogja-Sekretaris KPAN (Komisi Penanggulangan AIDS Nasional) Nafsiah Mboi, menegaskan program HIV di kalangan korban NAPZA harus memperhatikan aspek jender. Demikian ungkapnya pada dikusi PERNAS di Hotel Inna Garuda, 4 Oktober 2011.Aspek jender, menurutnya,  penting karena selama ini perempuan yang jadi korban NAPZA dan HIV sering terabaikan.

Sementara itu, Ketua PKNI (Persudaraan Korban Napza Indonesia) Edo Agustian menekankan perlunya perlindungan hukum bagi pekerja lapangan untuk  program Harm Reduction, pengurangan dampak buruk di kalangan pengguna narkoba suntik.

"Banyak di antara, petugas lapangan Harm Reduction, dipaksa menjadi mata-mata oknum polisi, kalau menolak diintimidasi," keluhnya.

Padahal, menurut Edo, peran petugas lapangan yang membagikan jarum suntik steril kepada para pecandu yang belum bisa berhenti sangat penting untuk menekan kasus HIV.

Berdasar data PKNI,jumlah permintaan jarum suntik steril, baik yang dibagikan langsung oleh petugas lapangan maupun yang disediakan Puskesmas terus meningkat. Namun walaupun begitu, uniknya petugas lapangan yang bekerja untuk program itu sering jadi korban intimidasi oknum polisi.

"Karena itu kami menuntut
UU No 35/2009 tentang narkotika ditinjau ulang," tekan Edo. Apalagi menurutnya, UU itu memposisikan korban narkotika tak ubahnya pelaku korupsi dan terorisme.

Bila hal itu dibiarkan, akan mengganggu program penanggulangan HIV.(***)