Dateline Sanksi Dewan Adat Terhadap SAHABAT

**Ketua Dewan Adat: “Mereka Anak Adat yang Tidak Beradab”

Rencana pelaksanaan sanksi Dewan Adat Mbaham-Matta terhadap pasangan kandidat SAHABAT (Said Hindom dan Ali Baham Temongmere) dan Tim Pengusung mereka tidak terlaksana, padahal dateline (batas waktu) pemenuhan sanksi ini telah berakhir pada Senin (30/08).

Sirzeth Gwas-Gwas, Ketua Dewan Adat Mbaham-Matta, menjelaskan, tidak ada informasi yang pasti akan kesediaan atau tidak bersedianya SAHABAT untuk memenuhi sanksi ini.

“Setiap suku di muka bumi ini mengenal adatnya sendiri, walaupun kedua orang itu (Said-Ali) anak adat Mbaham-Matta namun mereka bukan anak-anak yang beradab, tidak punya moral,” tegas Gwas-Gwas, “Semua anak Mbaham tahu cara menyelesaikan masalah secara adat, tapi kalau tidak mengakui, maka mereka bukan anak adat yang beradab!”

Masyarakat Adat Fakfak Denda Kapolres Rp 400 juta

Masyarakat Adat Fakfak menuntut ganti rugi 400 juta rupiah terhadap Kapolres Fakfak karena aparat Polisi telah membongkar sasi adat dan tanda palang yang dilakukan warga. Tuntutan warga ini disampaikan di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Fakfak, dalam pertemuan yang dihadiri Kapolres Fakfak, AKBP H. Abdul Azis Djamaluddin.

Ketua I Dewan Adat Mbaham Matta Fakfak, Simon Bruno Hindom, menyatakan Polisi melakukan pelecehan terhadap adat tradisi suku Mbaham-matta Fakfak.

“Perbuatan Polisi ini telah menghina harga diri orang asli Papua!” tegasnya di hadapan anggota-anggota DPRD dan puluhan warga yang menghadiri undangan pertemuan dengan DPRD Fakfak.