Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Fak-Fak Tahun 2010

Setelah menunggu beberapa hari, akhirnya keputusan Mahkamah Konstitusi atas perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Fak-Fak Tahun 2010 sudah bisa di download di MKONLINE

Bagi rekan-rekan yang ingin mengetahu lebih rinci, silahkan download hasil putusannya di siniKeputusan sidang Nomor 187-PHPU.D-VIII-2010

Banyak hal menarik yang bisa kita baca, semoga demokrasi di Kabupaten Fakfak semakin berkembang

Peace

Berkas Rekap Hasil Suara Pemilukada Kab. Fakfak Disita Polisi

UPDATE : 25 OCTOBER 2010

Ternyata setelah menunggu sekian hari,  Risalah Sidang tanggal 18 Oktober 2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Fak-Fak Tahun 2010 (pembuktian II) sudah bisa di download. Silahkan klik di  Perkara No. 187.PHPU.D-VIII.2010, tgl. 18 Okt 2010

Kami tunggu tanggapannya

Update : 21 October 2010 (Sumber MKONLINE)

Silahkan download risalah sidang tanggal 19 Oktober 2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Fak-Fak Tahun 2010 (pembuktian III)

NB: Risalah sidang Pembuktian [Keterangan Saksi dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait] (II) sampai berita ini diupload masih dalam proses risalah

Sumber : MKONLINE

Jakarta, MKOnline – Penyitaan berkas rekapitulasi hasil suara Pemilukada yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dilakukan atas dasar rekomendasi dari Panwaslukada Kab. Fakfak yang mengindikasi terjadinya tindak pidana Pemilukada. "Kami mendapat rekomendasi dari Panwas bahwa telah terjadi tindak pidana pilkada."

Demikian keterangan saksi F.S. Napitupulu, Kapolres Fakfak, menjawab pertanyaan Ketua Panel Hakim M. Mahfud MD tentang penyitaan dokumen rekapitulasi hasil suara Pemilukada Kab. Fakfak.

Sidang perkara nomor 187/PHPU.D-VIII/2010 mengenai sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kab. Fakfak Prov. Papua Barat ini digelar pada Senin (18/10) sore bertempat di ruang pleno lt. 2 gedung MK. Sidang dihadiri Pemohon pasangan Said Hindom-Ali Baham Temongmere didampingi Kuasanya, Sirra Prayuna dkk. Kemudian Termohon Prinsipal Ketua dan Anggota KPU Fakfak serta kuasanya, Bambang Widjojanto dkk. Hadir pula kuasa Pihak Terkait, Samsul Huda dkk.

Lomba Karya Tulis Mahkamah Konstitusi

Tema karya tulis yang dilombakan adalah Peran Mahkamah Konstitusi
dalam Proses Demokratisasi. Dengan sub tema:
- Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Pemilihan Umum
yang Jujur dan Adil;

• Peran Mahkamah Konstitusi dalam Konsolidasi Demokrasi di Indonesia;


• Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator;


• Kekuatan dan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Nasional;


• Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak-Hak AsasiManusia dan Hak Konstitusional Warga Negara;


• Menggagas Constitutional Complaint di Indonesia.

Lomba Karya Tulis MK ini terbuka bagi akademisi, jurnalis, dan
masyarakat umum.
Lomba tidak diperuntukkan bagi segenap pegawai Sekretariat Jenderal
dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.